NEWS and EVENT

 

 

Cegah Demo Buruh, Menteri Ajak Kompromi - 2011-09-08,

Tempo. Co, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyeru para buruh dan pengusaha agar berkompromi soal upah minimum yang disengketakan. Perbedaan angka upah buruh di Kabupaten Tangerang, kata dia, jangan sampai menimbulkan aksi mogok kerja buruh dengan cara menutup akses jalan seperti yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu.

"Tidak ada pilihan selain harus kompromi antara buruh dan pengusaha. Yang terlalu tinggi harus turun, yang terlalu menuntut juga harus dikompromikan," kata Muhaimin di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2012. Ia menanggapi ancaman aksi buruh yang akan memblokade jalan tol Jakarta-Tangerang.

Muhaimin menjelaskan, akan ada pertemuan antara serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Dalam acara ini akan diberikan beberapa opsi untuk mencapai titik kompromi. "Berbagai opsi akan diberikan. Karena itu, pekerja tidak mengganggu fasilitas umum yang merugikan orang lain," katanya.

Perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang, Imam Sukarsa, mengaku siap menghadiri mediasi tersebut. "Kami siap datang ke Jakarta," ujarnya.
Kasus upah buruh itu berbuntut ancaman mogok kerja menyusul langkah Asosiasi Pengusaha Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai perubahan atas keputusan Gubernur Banten tentang penetapan upah minimum kabupaten. Keputusan itu menaikkan upah minimum yang sebelumnya Rp 1.379.000 menjadi Rp 1.527.150. "Dalam dua hari ke depan akan ada keputusan bagaimana sikap kami," kata Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Pengupahan, kemarin.

Sidang pertama gugatan pengusaha di PTUN yang seharusnya digelar pada Senin lalu batal diadakan. Alasannya, saat itu kuasa hukum Gubernur Banten tidak hadir. Adapun pengacara Asosiasi Pengusaha juga tak hadir lantaran terhadang oleh massa yang unjuk rasa. Sidang selanjutnya diagendakan pada Senin pekan depan. Hariyadi optimistis gugatannya akan menang. "Karena sudah jelas keputusan gubernur cacat hukum," katanya.

Dasar hukum yang ia gunakan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans No. Kep.226/MEN/2000 tentang penentuan upah minimum yang seharusnya didahului dengan penelitian oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan itu, Dewan Pengupahan juga harus menghimpun asosiasi pengusaha dan serikat pekerja sektor terkait. Sedangkan keputusan gubernur tentang revisi upah minimum itu tidak sesuai peraturan tersebut.


LINKS



Kemenakertrans

Pusat K3

Training K3

Safety Contractor



YOUR COMMENT


Nama
:
Email
:
Comment
: